Cegah Korupsi Dana Desa, KPK Sosialisasi ke 158 Kades di Donggala

PERTEMUAN Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 158 kepala desa dari 16 kecamatan di Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah secara daring, Jumat (25/6/2021). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan secara tegas untuk mengelola dan menggunakan keuangan desa atau APBDes secara jujur dan akuntabel.

Hal ini diutarakan dalam pertemuan dengan 158 kepala desa (kades) dari 16 kecamatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) secara daring, Jumat (25/6/2021).

“Saya mengingatkan kepada bapak dan ibu kepala desa, ketika kita melaksanakan amanah untuk mengelola dan menggunakan keuangan desa, hati-hati, pikirkan keluarga kita. Kalau sampai kita menghadapi persoalan hukum, pasti keluarga kita juga akan merasakan imbasnya,” ujar Pelaksana Harian Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK, Jarot Faizal.

KPK, sambung Jarot, menerima cukup banyak pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan dana desa di Kabupaten Donggala. Karena itu, katanya, penting untuk dilakukan upaya sosialisasi pencegahan korupsi sampai ke tingkat desa mengingat sudah banyak kepala desa terbukti terlibat tindak pidana korupsi dana desa.

“Kurun waktu 2014-2017, sudah ada 900 kepala desa yang tersangkut kasus penyalahgunaan dana desa dengan total nilai penyimpangan puluhan miliar. Jangan sampai nanti terjadi penyimpangan di sana barulah kita kalang kabut padahal karena ketidaktahuan kita,” tambah Jarot.

Modusnya sebut Jarot, lebih dari 85 persen melakukan penyelewengan anggaran infrastuktur, penggelapan dana dari kas desa, pengadaan fiktif, dan pemotongan dana desa.

Turut hadir dalam sosialisasi, yaitu Bupati Donggala Kasman Lassa mengingatkan agar belanja sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Ditambahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, Abraham yang menyampaikan progres penyaluran dana desa.

Alokasi dana desa tahun 2021 jelas Abraham, sebesar Rp 142 miliar yang dibagi menjadi tiga kelompok anggaran yaitu penanggulangan Covid-19, dana non BLT dan dana BLT lima bulan.

“Total penyaluran tahap 1 Covid 8 persen yaitu sebesar Rp 11,2 miliar, non BLT Rp 23,5 miliar, dan BLT Rp 12,6 miliar, sehingga transfer RKUN ke RKUDes sebesar Rp 47,4 miliar atau sekitar 98,1 persen. Sisa dana sebesar Rp 95,4 miliar. Total desa yang melakukan pencairan tahap 1 berjumlah 155. Sementara itu, ada tiga desa yang belum melakukan permintaan,” urai Abraham.

Di sisi lain, KPK merasa prihatin bahwa dari total 300 ribu jiwa penduduk Kabupaten Donggala tercatat 17,39 persen atau 53 ribu jiwa merupakan penduduk miskin. Padahal, dana desa rata-rata sebesar Rp 1 miliar per tahun telah digelontorkan ke setiap desa sejak tahun 2014.

Namun, hingga saat ini tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk di Kabupaten Donggala masih tergolong rendah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Beligan Sembiring menyampaikan beberapa temuan hasil monitoring dana desa.

Pihaknya menemukan bahwa sebagian besar desa menyusun kegiatan dan anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah-Desa (RKPD-Des) belum selaras dengan dokumen perencanaan pemerintah, yaitu RKP 2021 dan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020.

“Berikutnya, masing-masing desa punya prioritas sendiri. Artinya, masing-masing harus menyusun prioritas mana yang harus dilakukan,” ujar Beligan.

Selain itu, Beligan menuturkan, pengadaan barang jasa (PBJ) di desa masih ada yang belum melakukan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan PBJ Nomor 12 Tahun 2018.

Terkait PBJ, Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Wilayah IV KPK, Niken Ariati menjelaskan, PBJ harus sesuai RPJMDes dan RKPDes yang tersebut dalam APBDes.

Dia juga mengingatkan agar saat melakukan pembelanjaan, vendor harus dipilih dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau memang menurut bapak dan ibu belanja teknologi tepat guna atau TTG itu perlu dan memiliki nilai manfaat, silakan. Misalkan di atas Rp 10 juta harus ada dua penawar. Barang yang dibeli harus jelas, sesuai volume dan sesuai kontrak. Kalau di bawah Rp 10 juta, tidak boleh beli dari vendor yang sama selama dua tahun berturut-turut,” jelas Niken.

Niken juga menegaskan, kalau tidak ada dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, tidak boleh ada kepentingan pemerintah daerah untuk mengarahkan. Karena lanjut Niken, semua harus jelas tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut.

Selain itu, Niken meminta agar kepala desa terbiasa dengan transparansi dan publikasi, sehingga masyarakat tahu penggunaan dari dana desa tersebut.

“Sebelum kita masuk ke ranah penindakan, mari kita cegah. Ada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), manfaatkan. Ada aturan, pelajari. Anda bingung atau tidak jelas, bertanya. Yang penting, gunakan hati nurani. Jangan sampai ada sepeserpun masuk ke kantong pribadi kita,” tegas Niken.

Niken juga mengingatkan agar kepala desa independen dan tidak bisa diintervensi terkait pengadaan atau penetapan vendor.

“Ini bukan uang bupati, bukan uang inspektur, ini uang negara. Yang nanti pertanggungjawabannya akan diminta ke kepala desa,” pungkas Niken. */CAL

(Visited 3 times, 3 visits today)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *